Breaking News

PENERTIBAN SPANDUK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN DAN YANG SUDAH KADALUARSA DI WILAYAH KOTA PALANGKA RAYA

Kegiatan penertiban Spanduk / reklame, melaksanakan Patroli dan Pengamanan Objek Vital Kawasan Bebas PKL serta Pengaduan Masyarakat dalam rangka Pelayanan Publik di Wilayah Kota Palangka Raya (sabtu,29 Mei 2021)

Rute patroli, pengamanan dan penertiban diprioritaskan di sepanjang jalan Temanggung Tilung, jalan RTA. Milono, jalan Williem AS dan jalan G. Obos, karena banyak sekali spanduk/baleho yang terpasang dan sudah habis masa berlakunya, selain itu juga banyak sekali PKL yang berjualan di sepanjang bahu jalan sehingga mengganggu pengguna jalan.

Petugas melakukan penertiban spanduk/baleho di pertigaan lampu merah jalan RTA. Milono depan komplek Perguruan Muhammadiyah (Dok.Pol PP/2021).

Dasar Hukum dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu :

  1. Perda Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengaturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima;
  2. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang Peraturan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kreatif Lapangan;
  3. Perwali Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin, Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan Pemulihan Perekonomian;
  4. Perda Kota Palangkaraya No. 10 Tahun 2014 Tentang Pajak Reklame.

Petugas memindahkan tempat berjualan bensin yang berada di atas drainase di jalan Temanggung Tilung (Dok.Pol PP/2021)

Adapun bentuk dari kegiatan ini adalah :

  • Menertibkan / membersihkan spanduk dan reklame tanpa ijin dan ijin pemasangannya sudah habis (kadaluarsa)
  • Memberikan teguran lisan dan mengingatkan kepada para PKL agar tidak berjualan di jalur hijau (di atas drainase, trotoar dan bahu jalan)
  • Memberikan himbauan kepada PKL dan masyarakat sekitar agar selalu mematuhi protokol kesehatan yaitu selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah
  • Dalam penyampaian teguran kepada PKL secara humanis dan santun.

Hasil penertiban spanduk dan baleho yang tidak memiliki ijin dan yang sudah lewat masa berlakunya diamankan di MAKO Satpol PP Kota Palangka Raya (Dok. Pol PP/2021).

Komentar